Surizkifebrianto.id – Eksekusi putusan arbitrase merupakan tahap penting dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Proses ini tidak hanya bergantung pada keputusan yang diambil oleh majelis arbitrase, tetapi juga harus memenuhi syarat-syarat formal dan materil yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam konteks hukum Indonesia, syarat-syarat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Syarat Formal Eksekusi Putusan Arbitrase
Syarat formal adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar eksekusi putusan arbitrase dapat dilaksanakan secara sah. Beberapa syarat formal tersebut meliputi:
- Pendaftaran Putusan
Setelah putusan arbitrase diucapkan, pihak yang kalah diwajibkan untuk mendaftarkan putusan tersebut dalam waktu 30 hari ke kepaniteraan pengadilan negeri. Jika tidak, putusan tersebut menjadi tidak dapat dieksekusi (non-executable). - Permohonan Eksekutor
Sebelum eksekusi dapat dilakukan, pihak yang ingin mengeksekusi putusan harus mengajukan permohonan eksekutor kepada ketua pengadilan negeri. Eksekutor adalah pengakuan resmi dari pengadilan terhadap putusan arbitrase yang menjadikannya sah untuk dieksekusi. - Keputusan Pengadilan
Setelah permohonan eksekutor diterima, ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi. Proses ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan syarat-syarat formal yang telah ditetapkan.
Baca juga: Arbitrase Internasional Kebijakan dan Implikasinya
Syarat Materil Eksekusi Putusan Arbitrase
Syarat materil berkaitan dengan substansi dari putusan arbitrase itu sendiri. Beberapa syarat materil yang perlu diperhatikan antara lain:
- Kepatuhan terhadap Ketertiban Umum
Putusan arbitrase tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum dan moralitas masyarakat. Jika suatu putusan dianggap melanggar norma-norma ini, maka eksekusinya dapat ditolak oleh pengadilan. - Ruang Lingkup Hukum Perdagangan
Untuk putusan arbitrase internasional, ada ketentuan bahwa putusan tersebut harus termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan yang diakui oleh hukum Indonesia. Hal ini penting agar putusan dapat dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia. - Kekuatan Hukum Tetap
Sebelum dapat dieksekusi, putusan arbitrase harus memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), artinya tidak ada lagi upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan tersebut.
Prosedur Eksekusi Putusan Arbitrase
Prosedur untuk mengeksekusi putusan arbitrase melibatkan beberapa langkah:
- Pendaftaran Putusan
Pihak yang kalah mendaftarkan putusan arbitrase ke kepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 30 hari setelah putusan diucapkan. - Permohonan Eksekutor
Setelah pendaftaran, pihak yang ingin mengeksekusi mengajukan permohonan eksekutor kepada ketua pengadilan negeri. - Pemberian Eksekutor
Ketua pengadilan akan memeriksa syarat-syarat formal dan materil sebelum memberikan eksekutor. - Perintah Eksekusi
Jika eksekutor disetujui, ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan perintah eksekusi. - Pelaksanaan Eksekusi
Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela setelah diberikan aanmaning (teguran), maka proses eksekusi dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atau langkah-langkah lain sesuai hukum acara perdata.
Kesimpulan
Eksekusi putusan arbitrase merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pemenuhan syarat-syarat formal serta materil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pendaftaran dan permohonan eksekutor menjadi langkah awal yang krusial sebelum pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan. Selain itu, substansi dari putusan itu sendiri harus memenuhi kriteria tertentu agar dapat diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan. Dengan memahami syarat-syarat ini, para pihak dapat lebih siap dalam menghadapi proses eksekusi putusan arbitrase dan memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara hukum.
Referensi:
- https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/download/15164/14726
- https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/21932/14552
- https://www.pn-bangkinang.go.id/File/SOP%20Pedoman%20Eksekusi%2012%20Feb%202019-merged.pdf
- https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/17784/9698
