Surizkifebrianto.id – Perlindungan data pribadi dalam konteks kontrak elektronik menjadi isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya transaksi digital. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia telah menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi data pribadi individu. Dalam artikel ini, kita akan membahas tanggung jawab dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik, serta bagaimana undang-undang ini berperan dalam menjaga keamanan data pribadi.
Definisi dan Ruang Lingkup Data Pribadi
Data pribadi adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu, termasuk nama, alamat, nomor telepon, dan informasi sensitif seperti data kesehatan atau data biometrik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengklasifikasikan data pribadi menjadi dua kategori, yakni data pribadi umum dan data pribadi spesifik. Data umum mencakup informasi dasar seperti nama dan jenis kelamin, sedangkan data spesifik mencakup informasi yang lebih sensitif seperti data kesehatan dan catatan kriminal.
Dalam kontrak elektronik, pengumpulan dan pengolahan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan eksplisit dari individu. Ini berarti bahwa pihak yang mengumpulkan data harus memberikan informasi yang jelas mengenai tujuan pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut akan digunakan.
Tanggung Jawab Pihak Terlibat
Dalam konteks kontrak elektronik, terdapat beberapa pihak yang memiliki tanggung jawab terkait perlindungan data pribadi:
- Penyedia Layanan
Penyedia platform e-commerce atau aplikasi harus memastikan bahwa sistem mereka aman dan mematuhi ketentuan perlindungan data. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi data pengguna dari akses tidak sah dan kebocoran informasi. - Pengguna
Individu atau entitas yang menggunakan layanan juga memiliki tanggung jawab untuk memahami bagaimana data mereka akan digunakan. Mereka harus membaca syarat dan ketentuan dengan seksama sebelum menyetujui kontrak. - Pihak Ketiga
Jika ada pihak ketiga yang terlibat dalam pemrosesan data (seperti penyedia layanan cloud), maka penyedia layanan utama harus memastikan bahwa pihak ketiga tersebut juga mematuhi standar perlindungan data yang sama.
Baca juga: Implikasi Yuridis dari Definisi Benda Bergerak dan Tak Bergerak dalam Kasus-Kasus Perdata
Hak Pihak Terlibat
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memberikan sejumlah hak kepada individu terkait data pribadi mereka:
- Hak untuk Mengakses Data
Individu berhak untuk meminta salinan dari data pribadi mereka yang disimpan oleh penyedia layanan. - Hak untuk Memperbaiki Data
Jika terdapat kesalahan dalam data pribadi, individu dapat meminta perbaikan. - Hak untuk Menghapus Data
Individu dapat meminta penghapusan data pribadi mereka dalam kondisi tertentu. - Hak untuk Menolak Pemrosesan
Individu berhak menolak pemrosesan datanya jika merasa tidak nyaman dengan cara penggunaan datanya.
Penting bagi penyedia layanan untuk mencantumkan prosedur yang jelas dalam kontrak elektronik mengenai bagaimana individu dapat menggunakan hak-hak ini. Hal ini tidak hanya membantu dalam kepatuhan hukum tetapi juga membangun kepercayaan antara penyedia layanan dan pengguna.
Implikasi Hukum bagi Pelanggaran
Pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan data dapat mengakibatkan sanksi administratif maupun pidana. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis atau denda hingga Rp6 miliar. Selain itu, pelanggaran serius dapat berujung pada hukuman penjara hingga enam tahun. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami tanggung jawab mereka dan memastikan bahwa semua langkah diambil untuk melindungi data pribadi.
Kesimpulan
Perlindungan data pribadi dalam kontrak elektronik adalah aspek krusial yang harus diperhatikan oleh semua pihak terlibat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Indonesia telah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak individu terkait data pribadi mereka. Tanggung jawab bersama antara penyedia layanan, pengguna, dan pihak ketiga sangat penting untuk menciptakan ekosistem digital yang aman dan terpercaya. Dengan memahami hak-hak mereka serta tanggung jawab masing-masing, semua pihak dapat berkontribusi pada perlindungan data pribadi yang lebih baik di era digital ini.
Referensi:
- https://jdih.maritim.go.id/en/uu-no-272022-pelindungan-data-pribadi
- https://signit.sa/en/navigating-data-privacy-issues-in-electronic-contracts-a-guide-to-pdpl-compliance/
- https://www.lexagle.com/blog-en-sg/data-privacy-and-modern-contract-management
- https://siplawfirm.id/tanggung-jawab-e-commerce/?lang=id
- https://itbsemarang.ac.id/sijies/index.php/jci/article/view/160
